News

[News] Mengurai Ketimpangan dan Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja

Pada tanggal 8 September 2017 lalu, Menteri Bambang Brodjonegoro berbicara pada Forum Merdeka Barat 9 di Kementrian Komunikasi dan Informatika mengenai ketimpangan di desa dan kota yang menjadi fokus pemerintah saat ini.
 

fmb_9_1
Credit : Bappenas

 
Menteri Bambang mengatakan, ketimpangan saat ini terjadi justru pada saat ekonomi sedang tinggi. Pada kurun waktu 2004-2012, terjadi kenaikan harga komoditas dan menyebabkan ketimpangan melebar. Namun, pada tahun 2015, ketimpangan mulai menurun meskipun lambat.
“Growth belum diikuti pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Maka dari itu, pemerintah akan lebih berfokus untuk menurunkan ketimpangan,” tegasnya.
 

Pemerintah menyiapkan berbagai jurus untuk menekan ketimpangan di negara Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro mengatakan, strategi pertama untuk mengurai masalah ketimpangan adalah dengan memperbaiki kondisi kesehatan anak usia lima tahun ke bawah, khususnya terkait kurang gizi. Hal itu dilihat memperparah kemiskinan, sehingga harus segera diselesaikan.
Kedua, pentingnya mengoptimalkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Menurut Menteri Bambang, masih ada banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data. Hal ini juga terjadi di daerah tempat tinggal saya. Jadi ada warga yang tidak mampu, tetapi karena data belum jelas, maka tidak mendapat bantuan. Lain lagi, ada warga yang sekarang sudah sangat mampu, namun masih menerima bantuan, karena data yang tertulis belum bisa “di edit” karena ada beberapa hal yang tidak sanggup dijelaskan oleh kantor kelurahan. Karena itu, pemerintah tengah menyusun basis data secara mendetail.
Namun, untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah harus mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran dan akte perkawinan. Dengan begitu, setiap warga negara bisa memiliki Kartu Keluarga dan juga Nomor Induk Kependudukan. Hal ini memang harus segera ditangani, karena saya sendiri mengalami kesulitan saat mendapatkan akte kelahiran, butuh waktu sampai satu tahun untuk anak laki-laki saya, dan lebih untuk anak perempuan saya.
“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” ujar Bambang.
Semangat yaa para pemerintah daerah!
 

fmb_9_9
Credit : Bappenas

 

Pemerintah menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Selain dua jurus di atas, pemerintah juga telah menyiapkan jurus lain, yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Utamanya, melalui pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran.
Ini krusial mengingat masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas keterampilan yang dimiliki pekerja. Dengan pendidikan vokasi, diharapkan tercipta link and match dalam mengatasi ketidaksesuaian itu.
Dengan begitu, peningkatan keterampilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Harapannya, tak ada lagi tenaga terampil yang menganggur.
Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemerintah juga berusaha mendorong masyarakat agar berwirausaha. Hal itu diyakini bisa memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan masyarakat.
 

Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, selain pemerintah untuk menciptakan wirausaha baru.

 
Berdasarkan data sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, saat ini wirausaha di Indonesia berjumlah 7,8 juta jiwa atau sebesar 3,1 persen dari total penduduk.
Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen, dan Amerika Serikat 12 persen.
Maka, untuk mengatasi tantangan pelaksanaan strategi-strategi di atas, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Dukungan dari kalangan swasta dan partisipasi masyarakat luas wajib dipenuhi untuk menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.