News

Rencana Pengelolaan Dana Haji

Rencana pengelolaan dana haji untuk proyek infrastruktur di Indonesia yang sempat dibahas beberapa waktu lalu mulai menemukan titik cerah di ujung tahun 2017 ini. Selagi menunggu terbitnya sejumlah regulasi seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum tata kelola lembaga, Badan Pengelola Keuangan Haji – lembaga pengelola dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp95,5 triliun Dana Abadi Umat (DAU) senilai Rp3 triliun – sedang menyusun profil investasi dan risiko untuk peta jalan investasi dana haji dalam proyek infrastruktur.
Hal tersebut juga dilakukan sekaligus menunggu Kementrian Agama mengalihkan dana kelolaan haji kepada BPKH yang baru,dapat dilakukan setelah kedua beleid terbit.
“Berikan kami 5 top list proyek infrastruktur yang 100% operasional. Kami punya uang, tapi tidak bisa digunakan kalau tidak sesuai dengan mandat BPKH,” ujarnya dalam focus group discussion bertajuk Pengelolaan Investasi Keuangan Haji.
Beliau menyampaikan kepada para pemegang proyek infrastruktur yang hadir, antara lain CEO Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Ekoputro Adijayanto, dan Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Donny Arsal.
Investasi dana haji harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan berdasarkan nilai manfaat dan azas syariah, ujar Anggito. Walaupun pengelolaan ini berjangka panjang, namun pihaknya mengaku setiap tahunnya harus menghasilkan keuntungan tetap atau fixed income. Anggito menyebutkan pihaknya tengah merencanakan sejumlah opsi investasi baru :

  • Rencana pembangunan sarana dan prasarana seperti hotel di Arab Saudi (menggandeng kontraktor nasional)
  • Investasi melalui instrumen syariah
  • Investasi langsung melalui ekuitas badan usaha infrastruktur.

Saat ini,sekitar Rp65 triliun dana BPIH tersimpan dalam deposito, dan Rp30,5 triliun sisanya diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Donny Arsal menanggapi, arah investasi konvesional yang bersifat fixed income tahunan kurang cocok untuk proyek infrastruktur berjangka panjang.
“Yang perlu didobrak adalah arahan investasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan investasi. Harus menentukan, game-nya, fixed income atau equity?” ujarnya. Donny Arsal merekomendasikan BPKH untuk menyusun arah investasi yang bersifat kombinasi atau multiple investment, yang memadukan imbal hasil yang bersifat jangka panjang.
 

Rencana Pengelolaan Dana Haji
Rencana Pengelolaan Dana Haji

 
Selain itu, pihaknya juga mengaku tengah mendorong pengelola dana jangka panjang selain BPKH, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, dan Taspen untuk mengubah arahan investasi mereka dari yang bersifat tahunan menjadi tahun jamak. Karena bila para pengelola dana jangka panjang tak dapat mengubah arah investasinya, maka peluang tersebut akan diisi oleh investor asing.
Instrumen investasi seperti deposito dan sukuk memang menjanjikan imbal hasil yang tetap dan pasti setiap tahunnya. Namun sebaliknya, investasi langsung seperti ekuitas membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk pengembaliannya, tapi secara keseluruhan menjanjikan untung yang jauh lebih besar.
Intinya “Puasanya hanya di tahun-tahun awal, setelah itu capital gain-nya jauh lebih besar dari fixed income, bisa 60% per tahun. Kita bisa rancang untuk buyback equity di tahun ketiga atau kelima masa operasi”, ujar Donny Arsal.
CEO PINA Ekoputro Adijayanto memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik dana haji, seperti :

  • Pembangkit listrik yang telah memiliki kontrak jual beli
  • Bandara udara operasional dengan skema limited concession scheme
  • Jalan tol melalui sekuritisasi.

Kombinasi proyek infrastruktur yang ditawarkan akan menyesuaikan dengan peta jalan yang tengah dirancang oleh BPKH.
“Untuk awal-awal, kita harus mengombinasikan proyek operasional, mungkin ada unsur fixed income dikombinasikan proyek yang lebih brownfield atau greenfield, artinya masih belum jadi tapi bisa mendapatkan return yang besar di kemudian hari” ujar Eko Adijayanto.
Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang telah berdiri sejak 1963, dan menjadi acuan internasional untuk praktik terbaik pengelolaan dana haji di dunia. Berdasarkan laporan tahunan LTHM 2016, alokasi asetnya tersebar 46% di pasar modal, 23% fixed income, 20% instrumen keuangan lainnya, dan 11% properti. Dengan profil investasi yang cukup agresif, total aset LTHM per 2016 berkisar Rp210 triliun, dengan rata-rata keuntungan bersih mencapai Rp9 triliun dalam 5 tahun terakhir, dan pertumbuhan aset rata-rata 11% per tahun.  Besaran keringanan, yang diberikan dari LTHM yang wajib dibayarkan jamaah haji sebesar 47%.
 
Mampukah BPKH menduplikasi kesuksesan yang diraih LTHM? Memang masih membutuhkan waktu yang panjang untuk melihat hasilnya. Namun, saat ini langkah pertama telah diambil untuk siap mengejar ketertinggalan. Mari kita tunggu hasilnya J

  1. Yang penting meyakinkan si empunya uang, alias calon jemaah haji bahwa uangnya sementara akan digunakan dulu untuk kepentingan Masyarakat banyak dengan pengelolaan yang amanah

Leave a Reply

Your email address will not be published.